Pelanggaran HAM lainnya adalah pelanggaran hak atas rasa aman, hak anak, serta pelanggaran terhadap bisnis, dan hak asasi manusia. "Peristiwa tragedi kemanusiaan Kanjuruhan merupakan peristiwa pelanggaran hak asasi manusia," kata Komisioner Komnas HAM Mochammad Choirul Anam di Jakarta dalam keterangan resmi, Kamis (3/11/2022).

Pemulihan aset milik para korban pelanggaran HAM berat masa lalu peristiwa 1965/1966, yang 'dirampas paksa' di awal Orde Baru, merupakan bentuk ‘pengakuan atas penyelesaian yang tulus’ atas
Kasus pelanggaran HAM ini terjadi pada tahun 1982-1985. ‘Petrus’ merupakan sebuah peristiwa penculikan, penganiayaan dan penembakan terhadap preman yang menganggu ketertiban masyarakat. Pelakunya kemungkinan adalah aparat kepolisian yang menyamar (tidak memakai seragam) namun sampai sekarang masih tidak diketahui kejelasan pelaku ini.

Lima puluh tahun kasus pelanggaran HAM pasca G30S tidak ada upaya serius dari pemerintah untuk menyelesaikannya. Tetapi di Palu Sulawesi Tengah untuk pertama kalinya secara resmi Walikota Palu

Tragedi Trisakti adalah peristiwa penembakan yang terjadi pada tanggal 12 Mei 1998. Penembakan ini ditujukan terhadap mahasiswa pada saat demonstrasi menuntut Soeharto turun dari jabatannya. Kejadian ini menewaskan empat mahasiswa Universitas Trisakti di Jakarta, Indonesia, serta puluhan lainnya terluka. Mereka yang tewas adalah Elang Mulia
Bukan hanya sikap emosi dan marah, Monica menambahkan Prabowo Subianto juga memperlihatkan ekspresi kecemasan saat Ganjar Pranowo bertanya soal kasus pelanggaran HAM berat, peristiwa 1965, penembakan misterius, peristiwa Talangsari Lampung 1989, penghilangan paksa, hingga peristiwa Wamena.
Ada 9 Kasus Pelanggaran HAM yang Dikembalikan Kejaksaan Agung. Sembilan kasus dugaan pelanggaran HAM yang berkasnya dikembalikan Kejaksaan Agung dalam rentang 50 t Nasional 14 Januari 2019 18:48 WIB Penguasa tidak pernah salah, Pasal 2, Kalau penguasa Salah, lihat Pasal 1. Berbagai hal tersebut kemudian menimbulkan Persoalan bagaimana implementasi penegakan hukum dan HAM di Indonesia, mengingat NKRI adalah Negara hukum yang wajib memberikan perlindungan terhadap seluruh masyarakatnya secara menyeluruh tanpa adanya pengecualian. oJDp.
  • x0135yn4o4.pages.dev/79
  • x0135yn4o4.pages.dev/46
  • x0135yn4o4.pages.dev/105
  • x0135yn4o4.pages.dev/426
  • x0135yn4o4.pages.dev/407
  • x0135yn4o4.pages.dev/71
  • x0135yn4o4.pages.dev/182
  • x0135yn4o4.pages.dev/352

    • kasus pelanggaran ham di maluku